TAGPOHUWATO.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, H. Beni Nento, memberikan penjelasan penting usai pelaksanaan Rapat Paripurna ke-28 dengan agenda pembicaraan tingkat II dan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Aula Rapat DPRD, Selasa Malam (25/11/2025).

Dalam keterangannya, Beni Nento menegaskan bahwa APBD 2026 disusun dengan kebijakan efisiensi yang sangat ketat, sehingga sejumlah pos anggaran harus dieliminasi, termasuk anggaran hibah untuk organisasi kemasyarakatan maupun lembaga daerah.

“Tidak ada hibah, mau PKK pun tidak ada hibah,” tegas Beni.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses pembahasan panjang antara Banggar DPRD dan TAPD. Bahkan, sejumlah kegiatan sempat diberikan tanda bintang selama pembahasan sebelum akhirnya disepakati untuk dihilangkan sepenuhnya dalam finalisasi APBD 2026.

“Pada saat pembahasan, itu kita bintangi. Sesuai kesepakatan dalam finalisasi, kita menghilangkan itu. Karena efisiensi masa ada kegiatan-kegiatan,” jelasnya.

Beny mengungkapkan bahwa setelah TAPD memberikan penjelasan menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah, terungkap bahwa tahun 2026 tidak ada satupun hibah yang dapat dianggarkan, kecuali untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai satu-satunya lembaga yang mendapat alokasi hibah wajib.

“Tidak ada hibah, mau PIAD dan TP. PKK itu dalam finalisasi APBD, kita hilangkan hibah. Kecuali untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Pohuwato,” ujarnya.

Ketua DPRD Pohuwato juga menyampaikan bahwa efisiensi anggaran ini berdampak pada rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2026 yang sedianya direncanakan digelar di Kabupaten Pohuwato.

Menurutnya, ketidaktersediaan anggaran membuat agenda besar tersebut kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan di Pohuwato.

“Kemungkinan Porprov 2026 di Pohuwato akan batal karena tidak ada anggaran,” ungkap Beny.

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat berat bagi daerah. Dalam APBD 2026, hampir seluruh anggaran diarahkan untuk belanja wajib dan prioritas mendasar, sehingga pembangunan fisik dipastikan sangat minim.

“Di 2026 nantinya tidak ada pembangunan, kecuali pembangunan Kantor Bupati yang anggarannya dari pusat,” terangnya.