TAGPOHUWATO.ID - Ketegangan sosial di Kabupaten Pohuwato kian terasa. Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA) memastikan diri akan menggelar aksi massa dalam skala besar di Desa Hulawa. Menurut penegasan Jenderal Lapangan AMBEPEDA, Taufik Dunggio, gerakan ini tidak hanya dimaknai sebagai aksi protes, melainkan sebuah perlawanan rakyat atas ketidakadilan yang selama ini membebani kehidupan masyarakat.

“Ini akan menjadi aksi massa terbesar, karena beberapa hari terakhir kami telah menyebarkan selebaran dan berkomunikasi langsung dengan tukang ojek, pedagang, serta kabilasa. Sudah banyak masyarakat yang menyatakan siap bergabung,” ujar Taufik saat ditemui di Gorontalo, Junat (5/9/2025).

AMBEPEDA menilai, ruang hidup masyarakat adat kian terpinggirkan seiring melemahnya regulasi pertambangan. Aliansi ini menuding adanya praktik-praktik tidak adil yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara rakyat kecil harus menanggung dampaknya. Negara bersama perusahaan tambang disebut lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan nasib dan kesejahteraan warga di sekitar wilayah tambang.

Dalam rencana aksi itu, AMBEPEDA menegaskan akan menyoroti tiga isu besar yang dinilai sangat memengaruhi kehidupan warga. Pertama, soal hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan tambang yang kian terpinggirkan. Kedua, persoalan perubahan status Desa Hulawa yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan ketiga, pengurangan wilayah tambang hingga 100 hektare, yang disebut berdampak langsung terhadap ruang hidup serta keberlanjutan lingkungan sekitar.

Tak hanya menyoal tambang, AMBEPEDA turut menyinggung persoalan lain yang membelit warga Hulawa. Krisis air bersih yang semakin parah, infrastruktur jalan desa yang rusak tanpa perbaikan, hingga praktik ketenagakerjaan perusahaan tambang yang dianggap abai terhadap pekerja lokal menjadi sorotan utama. Aliansi ini juga menilai penempatan Polsubsektor Buntulia tidak berada di lokasi yang strategis, sehingga dinilai kurang optimal dalam menjaga rasa aman masyarakat.

AMBEPEDA juga menyoroti transparansi aliran dana CSR perusahaan tambang. Menurut mereka, penyaluran dana yang seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan justru tidak jelas arah dan manfaatnya. Akibatnya, warga sekitar merasa tidak memperoleh dampak positif yang nyata dari keberadaan perusahaan di wilayah mereka.

Taufik menegaskan, jika berbagai persoalan ini terus diabaikan, dikhawatirkan kemarahan rakyat akan kembali memuncak. Ia mengingatkan agar tragedi 21 September 2023, yang sempat menorehkan luka mendalam bagi masyarakat Pohuwato, tidak terulang kembali.

“Kalau pihak perusahaan masih memancing kemarahan rakyat dengan mengabaikan tuntutan yang sudah berulang kali disuarakan, jangan salahkan masyarakat ketika perlawanan kembali membesar,” tegasnya.

Sampai saat ini, pihak perusahaan tambang maupun pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi besar yang akan digelar AMBEPEDA. Sementara itu, masyarakat masih menantikan sikap dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, sebelum gejolak ketidakpuasan berkembang menjadi gelombang penolakan yang lebih luas.