TAGPOHUWATO.ID -  Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, menyatakan dukungan penuh terhadap penggunaan hak angket DPRD terkait persoalan lingkungan dan aktivitas perusahaan tambang di daerah tersebut.

Terkait penggunaan hak angket, Abdul Hamid menegaskan sikap Fraksi Gerindra secara terbuka sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD.

“Berkaitan dengan hak angket, saya sebagai Ketua Fraksi Gerindra menyatakan hari ini meminta dan mendukung sepenuhnya penggunaan hak angket. DPRD, dalam rangka mendorong proses audit lingkungan, terutama terhadap dokumen AMDAL yang dimiliki sekitar sepuluh perusahaan di Kabupaten Pohuwato,” ujar Abdul Hamid.

Ia menjelaskan, dorongan penggunaan hak angket tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah insiden lingkungan yang terjadi di beberapa wilayah di Pohuwato.

“Kita mengacu pada fakta bahwa sudah terjadi tiga insiden lingkungan di Desa Hulawa dan satu insiden di Desa Tuweya. Ini berkaitan langsung dengan bagaimana proteksi dan tanggung jawab perusahaan di Kabupaten Pohuwato terhadap pengelolaan dan pelaksanaan AMDAL,” katanya.

Abdul Hamid juga menegaskan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong DPRD menggunakan hak angket sebagai instrumen pengawasan.

“Saya mendukung aspirasi teman-teman masyarakat dalam rangka mendorong DPRD untuk menggunakan hak angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan,” tegasnya.

Selain persoalan hak angket, Abdul Hamid turut menyinggung soal penyediaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dinilainya menjadi bagian dari perjuangan keadilan bagi penambang rakyat.

“HPT merupakan bagian dari perjuangan dan keadilan bagi penambang rakyat. Kami sangat mendukung agar ada alokasi HPT atau kawasan primer yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat, sehingga posisi masyarakat menjadi seimbang dan adil dibandingkan dengan perusahaan yang telah memiliki wilayah konsesi di kawasan hutan produksi terbatas,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Fraksi Gerindra bersama DPRD Pohuwato akan terus mendorong perjuangan tersebut hingga terealisasi.

“Ini juga menjadi bagian dari perjuangan kami, dan saya bersama teman-teman di DPRD akan terus mendorong hal tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam aksi massa yang digelar depan Gedung DPRD Pohuwato, Aliansi Orang Pohuwato Merdeka (OPM), menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya: 

1. Audit AMDAL seluruh perusahaan di Kabupaten Pohuwato. 

2. Mendesak DPRD menggunakan hak angket terkait persoalan lingkungan dan konflik pertambangan.

3. Transparansi regulasi serta pengawalan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

4. Pembatalan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah pertambangan Pohuwato.

5. Penghentian sementara seluruh aktivitas perusahaan tambang emas sebelum seluruh persoalan diselesaikan. (Mul)