TAGPOHUWATO.ID - Polemik distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Pohuwato kini menjadi isu yang tak lagi tersembunyi. Di balik antrean panjang dan keluhan dari nelayan, petani, serta sopir angkutan, tersimpan tumpukan kegelisahan soal keadilan distribusi energi bersubsidi yang semestinya menyasar kelompok rentan.

Hamdi Alamri, Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, melihat persoalan ini tak lagi bersifat kasus biasa. Fenomena distribusi BBM subsidi yang diduga timpang tindihtelah menyebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pohuwato.

“Ini bukan soal satu dua titik. Hampir semua wilayah di Pohuwato merasakannya. Dan ini cukup serius,” ungkap Hamdi, Senin (28/7), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD, HMI, dan pihak SPBU.

Tidak sedikit masyarakat yang kini mulai mendorong DPRD untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) demi membongkar akar masalah distribusi BBM. Hamdi menyambut baik wacana tersebut, bahkan menyatakan siap jika DPRD harus mengeluarkan rekomendasi tegas.

“Kalau Pansus dibentuk, saya jamin akan ada rekomendasi keluar. Dan jika terbukti ada penyalahgunaan, kita akan dorong agar izin SPBU itu dicabut,” tegasnya.

Namun Hamdi menegaskan bahwa DPRD tidak menutup mata terhadap kebutuhan para pengguna BBM subsidi. Para petani, nelayan, bahkan penambang kecil tetap menjadi bagian dari kelompok yang harus dilayani. Tapi keadilan, adalah prinsip utama.

“Yang kita tuntut adalah pemerataan dan kejelasan data. Jangan sampai yang berhak justru kesulitan, sementara yang tidak berhak bisa mengambil kuota lebih besar,” tambahnya.

Untuk itu, DPRD mendorong Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penerbitan rekomendasi. Verifikasi data realisasi penggunaan dinilai krusial agar penyalahgunaan bisa dicegah sejak awal.

“Kalau tidak ditertibkan, masyarakat kecil yang jadi korban. Ada satu SPBU yang hanya menyalurkan BBM ke kendaraan di bawah 2.000 liter, ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Hamdi.

Di tengah berbagai kritik dan tudingan, pihak SPBU Marisa yang hadir dalam RDP memberikan klarifikasi. Pengawas SPBU menjelaskan bahwa mereka tidak sembarangan dalam menerima rekomendasi BBM. Setiap surat yang diajukan, harus diverifikasi secara administratif mulai dari cap dinas, tanda tangan, hingga dokumen pendukung dari aparat kepolisian.

“Kami pastikan semuanya sah dulu. Kalau tidak lengkap, tidak kami proses,” ujar pengawas SPBU.

Menurut pihak SPBU, jenis solar adalah yang paling sering menimbulkan persoalan. Oleh karena itu, semua rekomendasi dicatat dan disimpan dengan dokumentasi lengkap.

“Kami arsipkan semuanya. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan, kami punya bukti,” tambahnya.

Sebagai contoh, ia menyebut satu nama penerima rekomendasi, Saipul Ome, yang mendapat kuota resmi sebesar 83 liter. Namun data pengambilan menunjukkan angka 130 hingga 150 liter dalam tiga hari. Pihak SPBU menegaskan bahwa pencatatan mereka tetap mengikuti kuota resmi.

“Kami hanya salurkan sesuai kuota. Dan sistem kami terintegrasi digital. Semua transaksi bisa terbaca otomatis. Tidak mungkin ada manipulasi dari pihak kami,” tegasnya.