TAGPOHUWATO.ID - Tekanan ekonomi yang dialami ribuan penambang rakyat di Kabupaten Pohuwato semakin memuncak. Penertiban intensif terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dinilai belum diiringi solusi konkret dari Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait legalisasi aktivitas tambang rakyat, Selasa (10/03/2026). 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, melontarkan kritik terhadap kebijakan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang dinilai belum memberikan jalan keluar bagi masyarakat penambang.

Menurut Hamid, kebijakan penertiban PETI yang terus digencarkan aparat berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat di wilayah lingkar tambang. Bahkan, sejumlah toko emas di Pohuwato disebut memilih menghentikan aktivitasnya karena khawatir terseret persoalan hukum.

Akibat kondisi tersebut, emas hasil kerja para penambang rakyat kehilangan jalur penjualan di pasar lokal.

“Situasi ini membuat hasil keringat masyarakat tidak memiliki nilai jual yang jelas. Penambang terjepit dan ekonomi lokal terancam lumpuh,” ujar Hamid.

Selain itu, tumpang tindih lahan serta minimnya dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak segera ditangani secara serius.

Menyikapi situasi tersebut, Abdul Hamid Sukoli menyampaikan tiga desakan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pertama, pemerintah provinsi diminta segera membentuk tim percepatan legalisasi tambang rakyat sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pengajuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Kedua, pemerintah provinsi didorong menghadirkan solusi hukum sementara agar emas hasil tambang rakyat dapat dipasarkan secara legal selama proses perizinan berlangsung.

Ketiga, perusahaan tambang besar bersama KUD Dharma Tani diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berkontribusi nyata dalam membantu menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat penambang.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Pohuwato masih menunggu langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tanpa kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan negara dan masyarakat, kekhawatiran akan munculnya konflik sosial serta meningkatnya tekanan ekonomi di wilayah lingkar tambang dinilai dapat semakin meluas.

“Kami menolak kebijakan yang menjadikan penambang rakyat sebagai korban. Jangan sampai masyarakat harus menderita di tanah mereka sendiri karena pemerintah gagal menghadirkan perlindungan dan solusi,” tutup Abdul Hamid Sukoli. (MuL)